Browse: Page 2

Bahasa Mengandung “Amonggar”, Jadi Berbahasa Artinya Menyuarakan “Monggar” Itu

,

Post by on October 24, 2018   Views: 23

Saya harus menggunakan "Monggar" dan "Amonggar" karena saya tidak punya kata-kata dalam bahasa Melayu versi Indonesia nntuk mengungkapkan apa yang saya maksud. Saya mau katakan "roh", tetapi tidak, karena yang saya maksud bukan roh. Saya mau katakan "nyawa", tetapi juga bukan. Seharusnya saya katakan "jiwa", tetapi apa bedanya dengan "nyawa"? Akhirnya saya gunakan 'monggar' dan 'amonggar' karena saya bisa rasakan secara alam kesadaran apa artinya kata-kata ini.

Pada saat saya berhabasa Melayu versi Indonesia, saya akan lebih condong berbicara ke arah logat-logal daerah tertentu. Saat saya mencoba Melayu-Malaysia, saya akan condong ke logat lain lagi. Pada saat saya berbahasa Melayu-Indonesia dengan orang Jawa, saya akan mengeluarkan "monggar" tidak sama dengan pada saat saya bicara dengan sesama orang Papua, dan berbeda juga dengan saat saya bicara dengan sesama suku/ bahasa ibu.

Lebih jauh lagi, pada saat saya berpikir dalam bahasa Melayu-Indonesia, tanpa sadar atau tidak, tanpa diakui atau tidak, terima atau tidak, saya sebenarnya berpikir menurut logika pemilik dan pengguna bahasa itu. Saya pikir saya sedang melakukan sesuatu untuk suatu hal, tetapi sebenarnya saya sedang bermain-main di dalam "monggar" Melayu-Indonesia. Sama halnya pula, saat saya berbicara dalam bahasa Inggris, pola pikir, alur cerita, cara saya memulai kalimat dan cara saya memilih kata juga berubah total. Apa lagi saat saya berbicara atau menulis dalam bahasa ibu saya, jelas-jelas saya akan menuturkan kalimat dan memilih kata-kata yang tidak sama dengan yang saya lakukan dalam bahasa Inggris atau Indo-Melayu.

Saya juga pernah bertemu dan bercakap dengan orang Malaysia. Saya paham apa yang dia maksud. Saya juga pernah bekomunikasi dengan beberapa orang imigrasi di Malaysia, saat saya dicegat seperti saya sudah kisahkan.

Yang saya mau katakan di sini, untuk "decolonize" pemikiran atau untuk merevolusi mentalitas kita, sebenarnya yang pertama-tama bahasa kita harus merubah bahasa kita dari bahasa kedua dan ketiga ke bahasa pertama. Alasannya mudah, karena di dalam bahasa ibu itulah "ninamonggar" terletak dan terlahir, dan kita akan kembali kepada "monggar' itu setelah kita mati. Oleh karena itu expresikan-lah diri kita dengan "monggar" itu, supaya kita kelihatan asli, jujur, transparan, apa-adanya, yaitu fiolsofi hidup orang Koteka, di pulau New Guinea.

Saya tahu dan sengaja, saya tulis ini untuk dibaca oleh orang Koteka saja, sehingga saya menghindari mengartikan kata-kata bahasa Ibu saya. Wa, wa wa!

Inspirasi (5) ‡ , ,  ¶  post |  Length: [381] words.

Saudara-Saudara Sebangsa dan Se-Tanah Air adalah Penyesatan Logika Sehat

- Yang Mengatakan Sinting, yang Mendengar tetapi Tidak Memprotes Gila,

Post by on October 24, 2018   Views: 23

Sering dengar kalimat ini "Saudara-Saudara Sebangsa dan Se-Tanah Air artinya apa?"

Saya harus terus-terang, dalam bahasa Indonesia, "se-bangsa' artinya bangsa satu, sementara se-tanah air artinya satu tanah leluhur.

Lah sekarang coba jawab

  1. Siapa yang bilang Indonesia itu nama sebuah "bangsa"?
  2. Siapa bilang dengan kehadiran "Indonesia" maka Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Madura itu secara otomatis terhapus dan dilupakan serta-merta dan lama-lama dihapuskan dair muka Bumi?
  3. Kita apakan "bangsa-bangsa yang ada di Negara Indonesia" di pikiran/ otak kita pada saat kita katakan kalimat ini: dihapus, akan dihapuskan, sudah dihapuskan, seolah-lolah tidak ada?

Lalu apa artinya "se-tanah-air?"

  1. Tanah air yang mana?
  2. Pulau Jawa, Sumatera,
  3. Kalimanan
  4. Bali,
  5. New Guinea (maaf Papua itu bukan nama Pulau, tetapi nama bangsa, jadi bukan pulau Papua tetapi pulau New Guinea)

Manusia di mana-pun di muka Bumi tidak pernah bertanya, "Kok satu tanah air?" padahal pulau-pulau sudah banyak ratusan-ribu pulau malah disebut satu? Logika politik sehat apa?

Lebih salah lagi, kita yang mendengarnya juga menganggap ini pernyataan yang benar.

Sama dengan orang katakan "Selamat pagi di waktu malam", dan mengatakan "Matahari biasanya terbit dari ufuk Barat!" tetapi kita yang mendengarnya juga menerimanya dan menganggap itu benar  karena dikatakan dalam rangka NKRI harga mati atau bingkai Merah-Putih.

Usaha saya untuk menggugat logika sehat! Bukan berkata-kata manis secara politik, padahal menyesatkan logika sehat, itu sebuah proses pembodohan. Yikwanak.com tidak ikur arus pembodohan itu, ada amin?

Saya tahu Anda akan katakan ini pernyataan politik saja, tidak harus dirasionalisasi seperti ini, tetapi politik tidak boleh bermain dengan penyesatan seperti ini. Kalimat ini harus dirubah. Yikwanak.com Kole usulkan kalimat ini menjadi "Saudara-Saudara Bangsa-Bangsa dan Tanah Air di dalam NKRI", jadi kita pisahkan antara bangsa, tanah leluhur dan NKRi sebagai tiga entitas yang terpisah, yang disatukan dalam satu kedaulatan negara.

Logika sehat saya mengatakan saya bangsa Papua, bertanah-leluhur New Guinea, berkewarga-negaraan Indoneesia. Ini logika sehat, dan ini kebenaran mutlak.

Noumenon & Phenomenon (2) ‡ , , New Guinea, ,  ¶  post | , and modified on October 24th, 2018. Length: [332] words.

Kekurangan Yang Nyata Hari ini dari Pemimpin Papua: Bicara Banyak Sementara Masih Bermimpi

- Pesan Khusus dari Mama Yikwagwe,

Post by on September 26, 2018   Views: 342

Gubernur Lukas Enembe berbincang dengan Gubernur Madang, Peter Yama - ISTMulai dari pejabat di kampus, pemerintahan, pejabat kampung sampai ke provinsi bahkan sampai ke pusat, orang Papua sudah dibaca habis oleh manusia lain di seluruh dunia, bahwa orang Papua itu dari sononya memang menganggap "mimpi" itu sebagai kenyataan, dan atas dasar itu, semua mimpi-mimpi yang dia punya dia menganggapnya sebagai fakta, dan mimpi-mimpi itu dia ceritakan seolah-olah adalah sebuah realitas.

Mimpi menjadi orang kaya, mimpi punya uang banyak mimpi bangun bisnis, termasuk mimpi Papua Merdeka. Pokoknya semua mimpi, dia masih bermimpi, tetapi dia sudah menggembar-gemborkan mimpi itu seolah-olah sudah menjadi kenyataan.

Semua orang Yiwakan di seluruh dunia dihimbau supaya STOP! bicara mimpi, STOP! bicara mimpi di depan media, seolah-olah Anda sudah melakukannya, padahal masih dalam alam mimpi.

Kalau orang Papua umumnya suka cerita mimpi di media, Yiwakan JANGAN LAKUKAN itu! Mama malu.

 

Dari mama.... untuk anak-anak Yikwanan di seluruh dunia, di alam fana dan di alam baka!

Wisdom (2) ‡ impian, media massa, mimpi,  ¶  post | , and modified on September 26th, 2018. Length: [200] words.

Kenya: Is Kenya Turning Its Back on Democracy?

,

Post by on February 09, 2018   Views: 24

ANALYSISBy Sarah Steffen

Kenya's government has deported a lawyer who attended the symbolic swearing in of opposition leader Raila Odinga. It's just the latest in a string of events stirring up fears that Kenya is moving towards dictatorship.

Opposition politician and lawyer Miguna Miguna, who had been charged with treason for attending the symbolic swearing in of opposition leader Raila Odinga at the end of January, was kicked out of the country on Tuesday.

Government authorities put him on an international flight to Canada, claiming he had renounced his Kenyan citizenship years ago.

The authorities also suspended passports of 14 opposition leaders, effectively barring them from leaving the country.

At least one other opposition member has been arrested.

Kenya's government also shut down four of the country's TV stationsfor nearly a week for attempting to broadcast the swearing in ceremony.

Two of the stations were allowed to go back on air on Monday, days after a court ordered them reopened.

Miguna, who ran for governor in Kenya's contested 2017 elections,had been arrested after attending Odinga's mock inauguration last week.

The ceremony was supposed to protest Uhuru Kenyatta's win last year — the opposition says the original vote in August was rigged and then boycotted the repeat election arguing electoral reforms had not been made after the Supreme Court nullified the first round of elections.

Miguna had been in detention despite Kenya's High Court ordering his release. He had not been seen for five days before he was deported to Canada. Miguna, who's a member of the National Super Alliance coalition, also holds Canadian citizenship.

The President of Kenya's Supreme Court, David Maraga, issued a rare statement slamming the government for not complying with court orders.

"Compliance with court orders is not an option for any individual or institution," the statement said, adding compliance was not a favor to the judiciary, but a crucial constitutional obligation.

Protest against unlawful deportation

Lawyers at the High Court in Nairobi took to the streets accusing authorities of breaking the law.

"The government not only broke the law, but they also abused police power by incarcerating a citizen of this country. Purporting to deport him is very grave," said lawyer Kipkoech Bernard Ngetich, chairman of the Rift Valley Law society. "If someone is a citizen by birth who has not renounced his citizenship there is no way he can be deported."

Lawyer Brian Kinyua said the Kenyan government had worsened the political atmosphere by breaching the constitution.

"They know they are actually breaching the constitution, that is what they are blatantly doing," he said, warning nobody was above the law, "not even the president."

At the High Court in Nairobi, Justice Luka Kimaru has summoned the director of criminal investigations and the inspector general of police to court to explain why they failed to bring Miguna to court on several occasions and then deported him to Canada.

James Orengo, a lawyer and a leader in the opposition said if the two security officials refuse to show up in court, they should be charged.

"We need the judiciary to stand firm. In the years past, they were completely emasculated by the state," he said. "One of the things we really want to insist on is that the judge should make an order that Miguna must be brought back to the country."

Moving backwards

The clampdown on opposition figures is dangerous for democracy, says human rights activist and regional director for ARTICLE 19 Eastern Africa, Henry Maina.

 "The last treason charges were largely in the 1990s, just as the country was turning into a multi-party democracy. So knowing that we've had seven elections, and we seem to be going back to treason charges — that implies we are going back to the pre-1990 days where the executive was using state security to maintain itself in power and it had very little regard to human rights at all."

Recent events are "clear indications that Kenya may be moving backwards, perhaps more closer to an authoritarian system than closer to a democratic system," he added.

Opposition leader Odinga has not been arrested yet. "Odinga has a fanatical following… big masses who would take to the streets if they heard their leader had been touched," lawyer Ngetich said. "They would almost make the country ungovernable."

He also stressed Odinga had not committed a crime. "There was no offense of treason or related to treason that was committed by any person if you read the law very strictly."

That view was echoed by Maina. "Our constitution clearly provides for peaceful assembly and association, so to the extent that the people who assembled did not commit any violent act, then it is problematic to call their meeting illegal," he said.

Andrew Wasike and Chrispin Mwakideu contributed to this report.

Kenya

Is Kenya turning its back on democracy?

Kenya's government has deported a lawyer who attended the symbolic swearing in of opposition leader Raila Odinga. It's just the latest in a string of events stirring up fears that Kenya is moving towards dictatorship.

Miguna Miguna (left) with Raila Odinga (center) at the symbolic swearing in ceremony (photo: Reuters/B. Ratner)

 Miguna (left) with Odinga (center) at the symbolic swearing in ceremony

Opposition politician and lawyer Miguna Miguna, who had been charged with treason for attending the symbolic swearing in of opposition leader Raila Odinga at the end of January, was kicked out of the country on Tuesday.

Government authorities put him on an international flight to Canada, claiming he had renounced his Kenyan citizenship years ago.

The authorities also suspended passports of 14 opposition leaders, effectively barring them from leaving the country.

Raila Odinga sworn in as 'President of the People'

At least one other opposition member has been arrested.

Kenya's government also shut down four of the country's TV stationsfor nearly a week for attempting to broadcast the swearing in ceremony.

Two of the stations were allowed to go back on air on Monday, days after a court ordered them reopened.

Miguna, who ran for governor in Kenya's contested 2017 elections,had been arrested after attending Odinga's mock inauguration last week.

The ceremony was supposed to protest Uhuru Kenyatta's win last year — the opposition says the original vote in August was rigged and then boycotted the repeat election arguing electoral reforms had not been made after the Supreme Court nullified the first round of elections.

Miguna had been in detention despite Kenya's High Court ordering his release. He had not been seen for five days before he was deported to Canada. Miguna, who's a member of the National Super Alliance coalition, also holds Canadian citizenship.

The President of Kenya's Supreme Court, David Maraga, issued a rare statement slamming the government for not complying with court orders.

"Compliance with court orders is not an option for any individual or institution," the statement said, adding compliance was not a favor to the judiciary, but a crucial constitutional obligation.

Protest against unlawful deportation

Lawyers at the High Court in Nairobi took to the streets accusing authorities of breaking the law.

"The government not only broke the law, but they also abused police power by incarcerating a citizen of this country. Purporting to deport him is very grave," said lawyer Kipkoech Bernard Ngetich, chairman of the Rift Valley Law society. "If someone is a citizen by birth who has not renounced his citizenship there is no way he can be deported."

 Lawyer Brian Kinyua said the Kenyan government had worsened the political atmosphere by breaching the constitution.

"They know they are actually breaching the constitution, that is what they are blatantly doing," he said, warning nobody was above the law, "not even the president."

At the High Court in Nairobi, Justice Luka Kimaru has summoned the director of criminal investigations and the inspector general of police to court to explain why they failed to bring Miguna to court on several occasions and then deported him to Canada.

James Orengo, a lawyer and a leader in the opposition said if the two security officials refuse to show up in court, they should be charged.

"We need the judiciary to stand firm. In the years past, they were completely emasculated by the state," he said. "One of the things we really want to insist on is that the judge should make an order that Miguna must be brought back to the country."

Moving backwards

The clampdown on opposition figures is dangerous for democracy, says human rights activist and regional director for ARTICLE 19 Eastern Africa, Henry Maina.

"The last treason charges were largely in the 1990s, just as the country was turning into a multi-party democracy. So knowing that we've had seven elections, and we seem to be going back to treason charges — that implies we are going back to the pre-1990 days where the executive was using state security to maintain itself in power and it had very little regard to human rights at all."

Recent events are "clear indications that Kenya may be moving backwards, perhaps more closer to an authoritarian system than closer to a democratic system," he added.

Opposition leader Odinga has not been arrested yet. "Odinga has a fanatical following… big masses who would take to the streets if they heard their leader had been touched," lawyer Ngetich said. "They would almost make the country ungovernable."

He also stressed Odinga had not committed a crime. "There was no offense of treason or related to treason that was committed by any person if you read the law very strictly."

That view was echoed by Maina. "Our constitution clearly provides for peaceful assembly and association, so to the extent that the people who assembled did not commit any violent act, then it is problematic to call their meeting illegal," he said.

Andrew Wasike and Chrispin Mwakideu contributed to this report.

Noumenon & Phenomenon (2) ‡ Democracy, East Africa, Government, Kenya, Noumenon & Phenomenon  ¶  post |  Length: [2090] words.

Demokrasi Federal Indonesia Ala Hasan Tiro

,

Post by on December 27, 2017   Views: 290

Oleh: Azhari

Pancasila hanya sebagai lambang bukan Ideologi Dalam suatu negara atau pemerintahan yang berdaulat tentulah memiliki ideologi atau dasar pikir yang menjadi landasan dan acuan dalam segala perkara kebangsaan, dewasa ini dapat kita ketahui bahwa ada beberapa ideologi diantaranya Komunis, kapitalis, sosialis dan fasisme yang memang masing-masing dari ideologi tersebut memiliki pandangan dan ciri khas dalam prosedural serta pengaplikasiaannya.

 Pancasila sendiri menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang pada tahun 1945 dirumuskan oleh Ir.Soekarno dan Muhammad Yamin. Pada tahun tersebut kedua orang ini mempersoalkan tentang filosofi negara, pandangan hidup, ideologi, yang akan dibentuk. Pada waktu itu rumusannya sangat sederhana, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Bila ideologi itu adalah sebuah sistem nilai yang dianut oleh satu masyarakat yang punya konsepsi antropologis, kosmologis, dan filsafat sejarah yang jelas, maka apakah Pancasila layak disebut ideologi? apakah Pancasila punya konsepsi yang terang tentang Tuhan, manusia, dan alam serta sejarah? ternyata tidak, Pancasila tidak punya sistem pengetahuan yang jelas dan konsepsional. Bahkan sila-sila yang ada dalam Pancasila itu sendiri saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pada akhirnya Pancasila hadir dan lahir dengan konsep yang sedimikan rupa, yang dijadikan dasar negara dan harus dilaksanakan dalam berkebangsaan dan bernegara di Indonesia.

Nyatanya adalah, dengan berjalannya waktu yang semakin modern kini Pancasila yang di gadang-gadang akan menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia hasilnya hanya menjadi hiasan atau simbol di dinding ruang sekolah dan kantor yang tertata rapi namun tidak tahu menahu apa arti dari Pancasila itu sendiri, kurangnya sosialisasi serta pemahanan Pancasila oleh masyarakat menjadi permasalahan yang berakar apabila tidak di tindak dari sekarang. Mungkin orang-orang hanya tahu bahwa Pancasila itu hanya bagian dari alur jalannya upacara bendera yang dilaksanakan rutin setiap hari senin, tidak sadar bahwa yang di baca itu adalah sebuah Ideologi yang dijadikan dasar negara dalam berkebangsaan.

 

Demokrasi untuk Indonesia

Dalam hal ini apakah kita dapat mengangkat atau menyepakati agama sebagai ideologi negara? jawabnya “IYA” ada beberapa negara yang menjadikan agama sebagai dasar pandangannya baik secara politik, ekonomi dan lain-lain. Ideologi negara tentulah hal yang sangat urgent disebabkan tanpa ideologi yang menjadi dasar pandang masyarakat serta sistem pemerintahan akan kesulitan dalam menentukan kebijakan serta arah peradaban masyarakat itu sendiri, Indonesia sendiri mayoritas berpenduduk 90% beragama Islam, untuk itu menurut Hasan Tiro, Islam adalah suatu falsafah, ideologi, dan agama yang hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Atas dasar penduduk beragama Islam inilah yang menjadi alasan baginya untuk untuk menjadikan Islam sebagai falsafah hidup dan ideologi masyarakat Indonesia. Tiro menyakini bahwa Islam mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, karena Islamlah satu-satunya kekuatan yang mampu mempersatukan sebagian besar dari bangsa-bangsa Indonesia yang alamnya, sejarahnya, bangsanya, bahasanya, kepentingan ekonominya, politiknya, dan adat istiadat tidak pernah mengenal kesatuan itu.

Maka dari itu Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro LL.D Ph.D seorang yang awal masa mudanya sangat nasionalis yang sempat menjadi orang kepercayaan Waperdam Sjafruddin Prawiranegara, lalu dikirim Pemerintah Indonesia menjadi staf Atase Penerangan di Kantor Peroetoesan Tetap Pemerintah Republik Indonesia (PTRI) di New York, AS, di kota tempat PBB bermarkas itu pula Tiro menamatkan program doktor pada Columbia University.

Pada tahun 1958, setelah 8 tahun berada dan kuliah di Amerika Serikat, Hasan Tiro menulis buku yang berjudul Democracy for Indonesia dalam bahasa Inggris dan juga Melayu. Tiro mengatakan bahwa “Pancasila bukan filsafat atau suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat Indonesia.” Tiro berpendapat bahwa Islamlah yang dijadikan filsafat atau ideologi negara karena ia hidup dan berakar dalam masyarakat Indonesia. Tiro juga menolak bentuk ketatanegaraan Republik Indonesia yang bersifat unitaris, karena bentuk seperti demikian akan menimbulkan dominasi suku. “Demokrasi untuk Indonesia” ala Hasan Tiro adalah sebuah tatanan negara yang keterwakilan politiknya berdiri diatas dua kamar besar, suku bangsa disatu kamar dan perbedaan ideologi dikamar yang lain, keterwakilan ideologi adalah keterwakilan lewat partai politik. Sementara keterwakilan suku bangsa adalah keterwakilan sebagaimana layaknya lembaga Kongres dalam tatanan negara Amerika Serikat, dimana setiap “Provinsi” memiliki keterwakilannya di pemerintah pusat, cara pemilihan berdasarkan “electoral district system”, dimana orang yang dipilih menjadi wakil suatu daerah haruslah berasal dari daerah tersebut yang benar-benar mengerti kebutuhan daerah tersebut.

Maka dari itu, Tiro pun mengatakan bahwa bentuk negara sistem federasi adalah tepat untuk negara keberagaman seperti Indonesia. Keleluasaan pengelolaan sumber daya alam dan demokrasi lokal menjadi kekuatan utama yang membuat negara ini maju.

Hasan Tiro menegaskan bahwa kesalahan Pemerintahan ini bukanlah terletak pada apa yang disebutkannya sebagai kesalahan satu suku yaitu suku Jawa, namun diakibatkan oleh pemaksaaan susunan negara kesatuan dengan demokrasi yang disebutnya sebagai “demokrasi primitif” yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Tiro mengatakan bahwa persatuan kita adalah persatuan yang berdasarkan pada kesepakatan dan bukan pada kesamaan budaya dan identitas kebudayaan yang tunggal. Namun kesepakatan itu tidak lantas berakibat lahirnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena konsepsi kerakyatan dan demokrasi kita juga tidak rasional dan terutama tidak sesuai dengan konteks kebangsaan kita yang majemuk itu. konsepsi kerakyatan dan demokrasi ala Pancasila itu menurut Tiro hanyalah membuka peluang pada ketidakadilan itu sendiri. kenapa demikian, sebab konsepsi demokrasi kita adalah demokrasi mayoritas. Tiro pada dasarnya tidak menolak nilai suara mayoritas sebagai kriteria demokrasi. Namun Tiro melihat bahwa suara terbanyak yang tanpa mempertimbangkan keadaan demografi Indonesia akan mengancam eksistensi suku bangsa lain yang tidak punya jumlah penduduk yang besar.

Tiro mengusulkan untuk sistem negara Federal yang jelas punya keterwakilan di setiap suku bangsa. sebab bagi Tiro, yang riil dan obyektif itu dan yang pantas disebut rakyat itu adalah rakyat lokal yang majemuk itu. Bagi Tiro, berapapun sedikitnya jumlah penduduk disuatu daerah, mereka tetap harus punya wakil di parlemen, jika mereka adalah satu suku bangsa yang punya kebudayaan, karena konsep kesatuan inilah, maka yang muncul adalah ketidakadilan pembangunan untuk seluruh rakyat indonesia. suku bangsa jawa sudah pasti lebih punya kesempatan besar membangun masyarakatnya, sebab jumlah penduduknya begitu besar. Karena itulah, maka wakil-wakil yang berasal dari jawa akan lebih banyak bicara tentang kepentingan suku bangsanya. sedangkan yang suku bangsa lain oleh karena tidak banyak jumlah penduduknya, maka kepentingannya dengan demikian menjadi tidak terwakili, padahal mereka adalah suku bangsa yang masuk dan memperkaya Indonesia itu sendiri. Tiro menginginkan agar konteks demografis yang tidak sama itu harus diwadahi dengan kerelaan memberi dan menerima. Orang luar jawa punya daya tawar, yaitu sumber daya alam yang mereka miliki. namun mereka tidak punya sumber daya politik sebagai akibat dari tidak terwakilinya kepentingan mereka. seharusnya kedaan ini bisa diatasi dengan kesediaan memberi dan menerima. orang luar jawa mesti rela berbagi rezeki dengan saudaranya yang kurang punya sumber daya alam itu. dan orang jawa harus memberi jaminan atas pembangunan didaerah-daerah atau suku bangsa selain jawa. namun keadaan yang demikian ini sulit untuk diterapkan, sebab bagaimanapun, orang jawa dengan kekuatan politiknya sudah barang tentu punya kelebihan untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berasal dari luar jawa untuk kepentingan suku bangsa jawa sendiri. akibatnya, orang luar jawa hanya menjadi kuli dinegara yang katanya milik semua suku bangsa ini.

Karenanya, Tiro mengatakan bahwa sentralisasi kekuasaan merupakan efek logis dari model negara yang berbentuk kesatuan ini. Adapaun sila terakhir yang berbunyai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dengan sendirinya menjadi gugur, sebab dasarnya sudah tidak kokoh sedari awal.

Penulis merupakan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Unsyiah.

Uncategorized (3) ‡ lintasnasional.com  ¶  post |  Length: [1186] words.

Salam Yikwanak Group: Helo Dunia! Salam Natal

,

Post by on December 22, 2017   Views: 29

Salam Natal 2017

Salam Natal 2017

Kepada Ytk:
Baapk -Ibu, Kakak, Adik, Teman, Ponakan, Shbt keluarga besar penghuni Bumi.
Kami atas nama kel. Besar Yikwanak menyampaikan:

Selamat merayakan hari lahirnya
TUHAN kita Yesus Kristus anak
Daud dari Nazareth di Yerusalem.

D. A. N

Mari kita menyongsong Tahun penuh Semangat kemandirian dan perubahan demi masa depan dan kehidupan ke depan yg lebih baik dalam perlindungan-Nya.

 

Salam Damai dari Kami.
Kepala

Ttd

YikwaInak
Renungan thn 2018: Gal. 5:13

  • Best moments of 2017
  • Selamat hari Natal 2017 dan
  • Selamat menyambut Tahun Baru 2018

Salam (1) ‡ , Yikwakan Group  ¶  post | , and modified on December 22nd, 2017. Length: [115] words.